PP No 6/2008

Pasal 2

(1) Pemerintah melakukan EPPD yang meliputi EKPPD, EKPOD, dan EDOB.

EPPD: Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sisternatis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat EKPOD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Evaluasi Daerah Otonom Baru yang selanjutnya disingkat EDOB adalah evaluasi terhadap perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah yang baru dibentuk.

Pasal 4

(1) Dalam melakukan EPPD secara nasional Presiden membentuk Tim Nasional EPPD,

(2) Dalam melakukan EPPD kabupaten/kota Tim Nasional EPPD dibantu gubernur selaku wakil Pemerintah di wilayah provinsi.

(3) Untuk melakukan EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gubernur membentuk Tim Daerah EPPD.

Pasal 5

Tim Nasional EPPD bertugas melaksanakan:

a. EKPPD;

b. EKPOD; dan

c. EDOB.

Pasal 17

Sasaran EKPPD meliputi tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah.

Pasal 21

Tim Nasional EPPD melakukan EKPPD provinsi, kabupaten, dan kota setiap tahun.

Pasal 23

(1) Pemerintah melakukan EKPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah berdasarkan LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah bagi gubernur, bupati, dan walikota.

Pasal 24

(1) Tim Daerah EPPD melakukan EKPPD kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi setiap tahun.

Pasal 27

(1) Tim Nasional EPPD menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf d kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Pemerintah menetapkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional untuk provinsi, kabupaten, dan kota dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Yang dimaksud “menetapkan peringkat kinerja dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah” adalah menetapkan urutan (ranking) atas hasil penilaian kinerja setiap daerah dengan memperbandingkan antara satu daerah dengan daerah lainnya dengan angka rata-rata atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnya secara nasional untuk rnasing-masing pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota.

(3) Peringkat kinerja ditetapkan dengan pengelompokan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kelompok berprestasi sangat tinggi, berprestasi tinggi, berprestasi sedang, dan berprestasi rendah masing-masing untuk kategori:

a. pemerintahan daerah secara nasional;

b. pemerintahan provinsi;

c. pemerintahan kabupaten;

d. pemerintahan kota; dan

e. penyelenggaraan untuk setiap urusan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan “untuk setiap urusan pemerintahan daerah” adalah memperbandingkan tingkat kinerja antara satu pemerintahan daerah dengan pemerintahan daerah lainnya dengan menggunakan angka rata-rata secara nasional atau dengan hasil tahun sebelumnya.

(4) Berdasarkan peringkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah menetapkan:

a. 3 (tiga) besar penyelenggaraan pemerintahan provinsi yang berprestasi paling tinggi dan 3 (tiga) besar penyelenggara pemerintahan provinsi yang berprestasi paling rendah;

b. 10 (sepuluh) besar penyelenggaraan pemerintahan kota yang berprestasi paling tinggi dan 10 (sepuluh) besar penyelenggara pemerintahan kota yang berprestasi paling rendah; dan

c. 10 (sepuluh) besar penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang berprestasi paling tinggi dan 10 (sepuluh) besar penyelenggara pemerintahan kabupaten yang berprestasi paling rendah.

(5) Penetapan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setiap tahun dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28

(1) Sistem pengukuran kinerja dalam EKPPD mengintegrasikan pengukuran kinerja mandiri oleh pemerintahan daerah sendiri dengan pengukuran kinerja oleh Pemerintah.

(2) Sistem pengukuran kinerja mencakup:

a. indikator kinerja kunci;

b. teknik pengumpulan data kinerja;

c. metodologi pengukuran kinerja; dan

d. analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau darnpak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Pasal 29

Tim Nasional EPPD menyusun:

a. indikator kinerja kunci untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah; dan

b. indikator kinerja kunci untuk menilai aspek pada tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan.

Pasal 30

Indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, disusun berdasarkan aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan mempertimbangkan:

a. kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

b. kesesuaian kebijakan daerah dengan kepentingan umum.

Pasal 31

(1) Indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf b disusun berdasarkan usulan indikator kinerja kunci yang diterima dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen.

(2) Penyampaian usulan indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan Desember.

Penyampaian indikator kinerja setiap bulan Desember dimaksudkan untuk mengakomodasi kemungkinan perubahan sesuai perkembangan.

Pasal 32

(1) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan pengukuran kinerja mandiri untuk setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

(2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setelah tahun anggaran berakhir.

Yang dimaksud dengan “pengukuran kinerja mandiri” adalah penilaian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri (self assesment) terhadap kinerja semua unsur organisasi pemerintahan daerah (kepala daerah, DPRD, dan perangkat daerah).

Pasal 33

Pengukuran kinerja mandiri dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah dengan menggunakan indikator kinerja kunci yang disusun Tim Nasional EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 34

(1) Untuk melakukan pengukuran kinerja mandiri, gubernur/bupati/walikota membentuk tim penilai yang dipimpin oleh sekretaris daerah.

(2) Susunan keanggotaan tim penilai ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/ walikota setelah mendapat pertirnbangan dari pimpinan DPRD.

Pasal 35

Tugas tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) melakukan:

a. pengukuran kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah;

b. pengukuran kinerja pada tataran pelaksana kebijakan daerah;

c. pengkajian dan analisis hasil pengukuran kinerja; dan

d. pemeringkatan SKPD.

Pasal 36

(1) Sasaran pengukuran kinerja pada tataran pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a adalah kinerja kepala daerah dan DPRD;

(2) Sasaran pengukuran kinerja pada tataran pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi kinerja seluruh SKPD;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: